Metro, 13 Desember 2024 – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Metro mengadakan kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2024. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Rapat Badan Kesbangpol Kota Metro pada hari Jumat, 13 Desember 2024, pukul 13.30 WIB.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Kepala Badan Kesbangpol Kota Metro dan didampingi oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan. Acara dihadiri oleh bendahara serta staf pengelola keuangan dari delapan partai politik di Kota Metro, yaitu:
- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Metro
- Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Metro
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Metro
- Partai NasDem Kota Metro
- Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Metro
- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Metro
- Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Metro
- Partai Demokrat Kota Metro
Dalam sambutannya, Kepala Badan Kesbangpol Kota Metro menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan keuangan partai politik. Ia juga menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh partai politik penerima bantuan keuangan dapat menyelesaikan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami berharap seluruh partai politik dapat menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tepat waktu dan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Hal ini penting agar penggunaan bantuan keuangan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, baik secara administratif maupun substantif,” ungkapnya.
Dalam rapat tersebut, peserta diberikan panduan teknis dan penjelasan terkait penyusunan laporan pertanggungjawaban, termasuk penyampaian dokumen pendukung yang diperlukan. Diskusi berlangsung interaktif, dengan peserta aktif bertanya mengenai hal-hal teknis yang menjadi kendala dalam penyusunan laporan mereka.
Badan Kesbangpol Kota Metro juga mengingatkan bahwa laporan pertanggungjawaban ini menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian kinerja partai politik sebagai penerima bantuan keuangan.
Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh partai politik di Kota Metro dapat mematuhi tenggat waktu pelaporan dan meningkatkan kualitas pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan. Acara ditutup dengan harapan bersama untuk terus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan partai politik dalam membangun tata kelola yang baik dan transparan.
