Metro, 22 September 2025 – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Metro menyelenggarakan rapat koordinasi pada Senin (22/9/2025) pukul 09.00 WIB di Gedung MPP Sessat Agung Bumi Sai Wawai, Jl. AH. Nasution, Kota Metro. Rapat ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Metro, Hi. Bambang Iman Santoso, S.Sos., M.Pd.I, serta dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah, unsur Forkopimda, dan Organisasi Perangkat Daerah terkait.
Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Wali Kota Metro, Dr. Rafiek Adi Pradana, Wakil Ketua I DPRD Kota Metro, Ahmad Khusaeni, M.Pd.I, Kapolres Metro, AKBP Hangga Utama Darmawan, S.IK, Pabung Kodim 0411/KM, Mayor CBA Suyatno, S.Psi, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Metro, Puji Rahmadian, S.H., M.H, Ketua Pengadilan Negeri Metro, Vivi Purnamawati, S.H., M.H, serta Ketua Pengadilan Agama Metro, H. Zumrowi, S.Ag., M.H.
Jalannya Rapat
Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan kata sambutan dan pembukaan resmi oleh Wali Kota Metro. Selanjutnya, rapat dipandu oleh Pj. Sekretaris Daerah Kota Metro, Dra. Bayanah, M.Si.
Dalam rapat, dibahas sejumlah isu penting terkait tindak lanjut hasil aksi demonstrasi mahasiswa pada 4 September 2025 di DPRD Kota Metro serta aksi tenaga kontrak non-database pada 16 September 2025 di Kantor Pemkot Metro.
Penyikapan Tuntutan Aksi Mahasiswa 4 September 2025
Beberapa OPD menyampaikan laporan dan langkah pemecahan masalah sesuai bidang masing-masing, antara lain:
- Dinas Lingkungan Hidup
- Permasalahan: minimnya kesadaran masyarakat terkait sampah, penerapan 3R, serta penggunaan plastik sekali pakai.
- Solusi: peningkatan manajemen persampahan melalui sekolah, bank sampah, TPS 3R, dan PDU; pengoptimalan TPAS Karangrejo; koordinasi hibah TPST dengan pemerintah pusat; serta dukungan pada program PSEL Regional Provinsi Lampung.
- Dinas Kesehatan
- Permasalahan: pengelolaan limbah cair rumah tangga belum maksimal, sebagian warga belum memiliki jamban sehat, serta kekhawatiran terhadap program makanan bergizi gratis.
- Solusi: edukasi STBM pilar ke-5, pembangunan IPAL terpadu, pendataan jamban sehat bekerja sama dengan Dinas PUTR, serta pelatihan keamanan pangan melalui program SPPG–MBG.
- Dinas Perdagangan, Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
- Permasalahan: temuan beras yang diduga tidak sesuai mutu sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian.
- Solusi: monitoring gabungan ke pabrik beras, pasar, hingga swalayan; uji laboratorium terhadap beberapa merk beras; hasil uji menunjukkan seluruh sampel memenuhi standar beras premium. Surat imbauan kemudian disebarkan kepada pedagang untuk menjaga kualitas penjualan.
- Dinas Komunikasi dan Informatika
- Permasalahan: maraknya informasi hoaks, provokasi, serta tuntutan mahasiswa terkait keterbukaan informasi publik.
- Solusi: sosialisasi literasi digital melalui media resmi Pemkot, imbauan kepada media massa agar profesional dalam pemberitaan aksi, serta optimalisasi portal PLID Kota Metro untuk keterbukaan informasi publik.
Penyikapan Tuntutan Aksi 16 September 2025
Rapat juga membahas aksi damai tenaga kontrak non-database Pemkot Metro. Pemerintah Kota Metro menegaskan komitmennya untuk:
- Tidak merumahkan 449 tenaga kontrak Pemkot, 91 tenaga kontrak BLUD, serta guru non-database.
- Mengusulkan mereka menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, sesuai aturan yang berlaku.
- Menagih janji program unggulan Wali Kota terkait kesejahteraan ASN dan tenaga honorer melalui APBD.
- Mengupayakan afirmasi/kelonggaran dari BKN RI dan Kemenpan RB agar tenaga kontrak non-database dapat masuk usulan PPPK paruh waktu.
- Memberikan solusi alternatif agar tidak ada tenaga kontrak yang kehilangan pekerjaan.
- Menugaskan BKPSDM bersurat ke BKN RI dan Kemenpan RB terkait aspirasi tersebut.
Penutup
Rapat koordinasi ini menegaskan keseriusan Forkopimda Kota Metro dalam merespons aspirasi masyarakat, baik yang disampaikan melalui aksi mahasiswa maupun tenaga kontrak non-database. Pemerintah bersama unsur Forkopimda berkomitmen mencari solusi terbaik demi terciptanya iklim pemerintahan yang kondusif, transparan, dan berpihak pada kepentingan warga Kota Metro.
